91. Penguasa

Orang yang berkuasa disebut dengan penguasa, dia bisa berkuasa karena punya kekuasaan, kekuasaan sangat mahal harganya tapi sangat strategis untuk memperluas pengaruh dan wewenang, karena pentingnya kekuasaan banyak dari pengusaha yang mengorbankan usahanya asal kekuasaan dapat diraih, ucapan seloroh menyatakan “Biar tekor asal kesohor”.

            Penguasa dengan level apapun dia mampu memperkuat kekuasaannya caranya melalui jalan memberikan jabatan kepada orang lain, sehingga dengan jabatan itupun orang lain tadi punya kekuasaan yang dapat menguasai orang-orang yang dibawah kekuasaannya. Kekuasaan itu sangat dekat dengan kehidupan manusia bahkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ada yang mengartikan jabatan dan kekuasaan itu sebagai prestise untuk meraih prestasi, tapi orang yang sadar dengan kehidupan dia akan menjadikan kekuasaan sabagai amanah dan titipan sehingga berhari-hati meraih dan menjalankan kekuasaannya.

          Bagi seorang mukminpun dituntut bahwa jabatan bukanlah segala-galanya dalam perjuangan ini, dia merupakan amanah, bila dia dipercaya maka akan dijalankan sesuai dengan kemampuan yang ada, dan inipun hak Allah untuk memberikan kepada hamba-Nya [3;26]. Allah berhak membeikan kekuasaan kepada siapapun, baik kafir ataupun mukmin, tapi semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya, kemuliaan dan kekuasaan semuanya berada di tangan Allah;

“ Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh kami Telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.”[An Nisa’ 4;131] 

Saat Allah menciptakan Nabi Adam telah diberi kekuasaan yang kita kenal dengan “khalifah” aadalah Adam, adapun kata pengganti tersebut dimaksudkan dengan dua arti lagi yakni; pengganti Allah atau wakil-Nya di muka bumi atau sebagai pengganti dari jenis makhluk yang telah datang terlebih dahulu dari Adam. Kalaupun artinya adalah pengganti jenis manusia sebelumnya, maka dalam ayat-ayat yang lain dijelaskan bahwa “khalifah” berarti pengganti Allah di bumi, untuk mengolah bumi dan mengatur pelaksanaan hukum Allah [38;26, 6;165].

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (cobaan) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Al-Anfal: 27-28)

Kedua ayat ini, zahirnya, berisi larangan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya, dan sejatinya harta dan anak-anak kita adalah bagian dari amanat tersebut yag tak boleh kita sia-siakan, jika kita benar-benar berharap pahala yang besar di sisi Allah swt. Yang sungguh menarik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – rahimahuLlah – berargumen dengan ayat ini atas kewajiban setiap orang yang memiliki kewenangan memilih pejabat, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan pejabat militer dan lainnya, agar tidak gegabah dalam menentukan pilihannya. Orang yang memiliki kewenangan untuk memilih pejabat, hendaknya ia memilih orang yang terbaik dan paling tepat untuk jabatan yang akan diembannya, dari sekian banyak kandidat yang ada. Barangsiapa yang memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata didasari atas relasi kekerabatan, nasab, teman, suku, ras, aliran atau karena disuap dengan harta atau keuntungan lainnya, atau karena ketidaksukaannya kepada orang yang semestinya berhak menerima jabatan tersebut, maka ia telah mengkhianati amanat Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman (as-Siyaasah asy-Syar’iyah: 14).

Ibnu Taimiyah melanjutkan, biasanya, seseorang karena motivasi kecintaan kepada anaknya, maka ia memilihnya atau memberinya sesuatu yang bukan haknya. Ada juga orang, yang karena ingin menambah kekayaan atau demi mengamankan usahanya ia berkolusi untuk jabatan-jabatan tertentu. Orang yang berlaku demikian, kata ulama yang lebih dikenal dengan syaikhul Islam ini, telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, juga mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya (ibid. hal: 15).

Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari berbagai mazhab Islam, bahwa memilih pemimpin atau mengangkat pejabat untuk suatu jabatan tertentu demi kemaslahatan kaum muslimin, hukumnya adalah wajib (al Imamah, al Aamidy: 70-71). Karena keberadaan seorang pemimpin, dalam pandangan Islam, berfungsi untuk menegakkan agama Allah serta untuk menyiasati dan mengatur urusan duniawi masyarakat dengan mengacu kepada agama (Muqadimah Ibnu Khaldun: 211).

Lebih tegas lagi, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, bahwa fungsi jabatan apapun di dalam Islam bertujuan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini berlaku untuk jabatan tertinggi dan jabatan tinggi negara, seperti presiden, panglima perang, kepala kepolisian, direktur bank dan lain sebagainya., sampai jabatan terendah seperti pimpinan rombongan dalam sebuah perjalanan. (al Hisbah: 8-14).

Jabatan merupakan amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya karena ia akan dipertanggungjawabkan di dunia kepada rakyat, dan kepada Allah kelak di akhirat. Rasulullah saw. pernah mengingatkan Abu Dzar ra. yang sempat meminta jabatan. Beliau katakan, “Sesungguhnya jabatan ini adalah amanah dan sesungguhnya di akhirat akan menyebabkan kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi yang berhak menerimanya dan mampu menunaikan tugas sebagaimana mestinya” (HR. Muslim, no:1826).[Tim dakwatuna.com,Khutbah Jum'at; Rambu Memilih Pejabat ,17/6/2009 | 23 Jumadil Akhir 1430 H].

Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali  Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan hadits ini, Imam Fudhail bin Iyadh menuturkan, “Hadits ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah SWT untuk  mengurus urusan  kaum Muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepadanya maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariah Allah dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah dan mengabaikan hudûd (hukum-hukum Allah).Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka.  Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah berkhianat kepada umat.”(Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim).

Kekuasaan adalah amanah.Amanah adalah taklif hukum dari Allah SWT. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “Pada dasarnya, amanah adalah taklif (syariah Islam) yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jika ia melaksanakan taklif tersebut maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah.  Sebaliknya, jika ia melanggar taklif  tersebut maka ia akan memperoleh siksa.” (Ibnu Katsir, Tafsîr Ibnu Katsîr, III/522).

Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tatacaranya dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah.Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan. Penguasa amanah tidak akan membiarkan berlakunya sistem kufur seperti demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada Islam dan kaum Muslim. 

Sejak diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada sistem kemasyarakatan yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah, agung dan luhur, kecuali dalam masyarakat Islam.Kita mengenal Khulafaur Rasyidin yang terkenal dalam kearifan, keberanian dan ketegasannya dalam membela Islam dan kaum Muslim.Mereka adalah negarawan-negarawan ulung yang sangat dicintai oleh rakyatnya dan ditakuti oleh lawan-lawannya.Mereka juga termasyhur sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung dan luhur.   

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sosok penguasa yang terkenal sabar dan lembut.  Namun, beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas.  Tatkala sebagian kaum Muslim menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi mereka. Meskipun pendapatnya sempat disanggah oleh Umar bin al-Khaththab, beliau tetap bergeming dengan pendapatnya. Stabilitas dan kewibawaan Negara Islam harus dipertahankan meskipun harus mengambil risiko perang.[Mendambakan Penguasa Amanah,Media Ummat; Sunday, 22 November 2009].

Namun sayang sekali para penguasa hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan kroninya saja sehingga mengorbankan rakyat dengan menggadaikan amanah yang sudah diberikan rakyat kepadanya, kekuasaan yang disandangnya diperkuat dengan kekuasaan politik yang menghalalkan segala cara asal tujuan dapat diraih.

Rakyat kecil tak lelahnya menimang mimpi: kapan bisa memiliki penguasa yang betul-betul abdi dan pelayan rakyat? Tentu impian ini benar 1000 persen. Betapa teori  basi demokrasi selalu dicekokkan sejak di bangku sekolah bahwa rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa atas dirinya. Konsep demokrasi mengidealkan para politikus, lembaga tinggi ne-gara, penguasa dan seluruh struktur di bawahnya adalah instrumen pokok untuk menerjemahkan ke-daulatan rakyat. Namun apa kenya-tannya? Demokrasi menunjukkan ilusi dan kebobrokannya.Hari ini yang tumbuh tidak lebih dari “demo-krasi omong kosong”. Rakyat di kubangan masalah sebagai korban, sementara para penguasa dan politi-kusnya di meja kekuasaan mentran-saksikan kepentingan-kepentingan pribadi dan cari untung atas nama rakyat.

Kini, kalau ada rakyat kecil yang bertanya, atas mandat siapa koalisi bersama dilakukan?Kepen-tingan siapa, rakyatkah?Tentu sulit menemukan hubungannya dengan nalar demokrasi sekalipun.Rasanya rakyat sudah makin dewasa.Saking dewasanya kadang responnya keta-wa terbahak-bahak karena melihat para politikus dan penguasanya terlalu menggelikan dalam menge-lola berbagai masalah politik ke-bangsaan.Padahal kalau jujur, sebenarnya ketawanya untuk menu-tupi keprihatinan yang luar biasa.Rakyat tidak mau beban hidup yang sudah berat makin berat dengan ikut larut prihatin dengan gojekan-gojekan konyol itu.

Coba kita catat beberapa hal saja, ketika Obama hendak datang ke Indonesia dan menimbulkan penolakan banyak pihak, pemerin-tah cepat-cepat memberikan argu-mentasi bahwa Obama beda de-ngan Bush presiden sebelumnya. Lho kalau beda kenapa di masa pemerintahan yang sama (SBY) Bush juga diterima bahkan sampai perlu merusak beberapa habitat tanaman di Kebun Raya Bogor?  

Kasus perdagangan bebas, rakyat bisa terjun bebas tanpa mampu bersaing.Perjanjian ACFTA antara Cina-Indonesia implemen-tasinya dimulai tahun 2010.Dalam beberapa tahun seharusnya pe-nguasa menyiapkan regulasi dan seluruh instrumen struktur dan in-frastrukstur yang mampu menjadi-kan industri nasional sanggup bersaing. Tidak kemudian menung-gu protes baru kemudian renegosi-asi, seolah baru siuman dan sadar betapa ACFTA akan mengguncang sektor industri nasional baik dalam skala besar maupun kecil (home industri). Rakyat dibiarkan seperti gerombolan “bonek” disuruh mela-wan negara maju dengan berbagai perangkat regulasi dan kemampuan teknologinya.Lagi-lagi, rakyat ber-tanya mengabdi kepada siapakah sebenarnya penguasa negeri ini?

Skandal korupsi yang melibat-kan seluruh aparat penegak hukum, makin menjadikan wajah negeri ini makin bopeng.Bahkan skandal besar perampokan uang rakyat “Century Gate” jelas-jelas melibat-kan tangan-tangan orang para penguasa.Lagi-lagi kita dibuat geli, betapa skandal-demi skandal tidak jelas juntrungnya.BLBI, Century Gate juga menguap tanpa arah apalagi setelah ada sekber koalisi yang sepakat menyokong dan mengamankan kekuasaan hingga 2014. Ini menjadi pertanda zaman, bahwa skandal Century akan diku-bur sementara hingga usia kekua-saan berakhir di tahun 2014. Entah apakah nanti kemudian akan digali dari kuburnya oleh para penguasa atau generasi-generasi berikutnya karena keputusan politik DPR itu mengikat hingga 25 tahun men-datang. Dari sini bisa dimengerti, orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal ini harus ada jalan keluar yang dianggap 'elegan” oleh penguasa karena “nggak enak ati” kepada orang-orang yang berjasa kepadanya.Maka hengkangnya Menkeu Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah jalan keluar baginya agar tetap terhormat dan semua bisa selamat.Ia dipuji sebagai orang hebat. Rakyat bingung, lho kalau hebat juga kenapa harus dilepas dan bangga bekerja dengan pihak asing? Inilah politik, komunikasi menjadi kunci untuk membenarkan apa saja dari sebuah skenario dari yang baik sampai yang  busuk.[Harits Abu Ulya, Politik Kepentingan Para Penguasa,Mediaummat.com.Tuesday, 03 August 2010 15:54].

Padahal para penguasa ketika dikokohkan saat pelantikan telah mengucapkan janji dan berjanji untuk mensejahterakan rakyat dan mendahulukan kepentingan rakyatnya, nampaknya janji yang diucapkan itu tidak ada pengaruhnya dikala kekuasaan sudah menggurita.

Dalam tradisi politik Islam, pelantikan pemimpin tertinggi ditandai dengan prosesi bai`at.Bai`at pada dasarnya adalah akad yang mengikat pemimpin dan rakyat untuk sama-sama berkomitmen dengan Islam.Ini berarti baik pemerintah maupun rakyat dibebani sederet kewajiban sekaligus menerima hak-hak yang menjadi konsekuensi bai`at yang diikrarkan.Jadi, tidaklah tepat jika bai`at hanya diartikan janji setia rakyat kepada pemimpin.

Dasar pengertian ini adalah ayat 58-59 surah an-Nisa’, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-[Nya], dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam as-Siyasah asy-Syar`iyyah, ayat pertama ditujukan kepada pemerintah.Mereka harus menjalankan amanat kekuasaan kepada rakyat dan menegakkan hukum dengan adil.Sedangkan ayat kedua ditujukan kepada rakyat.Mereka harus taat kepada pemerintah yang menjalankan kewajibannya tersebut dalam mendistribusikan kekayaan negara (kebijakan ekonomi), menegakkan hukum dan lain-lain. Jika kedua belah pihak berselisih tentang apa saja, maka mesti diselesaikan dengan merujuk al-Qur’an dan sunnah.

Prinsip dasar ini dipahami dan diterapkan dengan sangat baik oleh generasi awal Islam, baik pemimpin maupun rakyat.Para pemimpin lebih memandang kekuasaan sebagai amanat dan kewajiban, sebelum menganggapnya sebagai sarana untuk mendapat hak yang layak diterima.Sementara bagi rakyat, keharusan taat kepada pemerintah tidak dipandang sebagai sikap tidak berdaya dan pasrah terhadap setiap kebijakan yang dibuatnya.

Karena itu, para pemimpin kala itu menempatkan rakyat sebagai partner yang sangat penting agar kewajibannya sebagai penguasa dapat terlaksana dengan baik. Rakyat pun diberi akses langsung untuk memberi masukan dan mengkritisi setiap kebijakan yang dibuatnya sehingga tidak hanya terbatas pada lingkaran elit ahlul hal wal `aqd, atau wakil-wakil rakyat yang saat itu disebut an-Nuqaba’ atau al-`Urafa’. Dalam pidato ‘kenegaraan’ pertamanya di Masjid Nabawi, Abu Bakar ash-Shiddiq berkata, “Wahai segenap manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian.Karena itu, jika pemerintahanku baik maka dukunglah.Tapi jika buruk maka maka luruskanlah.Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat.”

Pidato yang dituturkan Ibnu Katsir dalam al-Bidayah ini menunjukkan bahwa Khalifah sendiri yang meminta rakyatnya bersikap kritis. Sikap yang sama ditunjukkan Umar bin Khaththab saat menjadi Khalifah. Dalam ar-Riyadh an-Nadhirah, al-Muhibb ath-Thabari menuturkan bahwa suatu ketika Umar menyampaikan pidato umum, “Wahai segenap kaum muslim, apa yang akan kalian katakan jika aku menyelewengkan kekuasaan?”Tiba-tiba seorang lelaki maju sambil menghunus pedangnya seraya berkata lantang, “Pedangku ini yang berbicara!”Umar berkata, “Semoga Allah merahmatimu!Alhamdulillah, ada rakyatku yang mau meluruskanku, jika aku keliru.

Kejadian seperti ini merupakan fenomena yang sering terjadi di masa Umar.Ketegasan dan wibawa Umar tidak menghalangi rakyat biasa sekali pun untuk mengkritisi bahkan menolak kebijakan Khalifah di muka umum.Keputusan Umar membatasi mahar dibantah oleh seorang wanita.Setelah mengetahui argumentasi wanita itu kuat, Umar hanya berkata, “Wanita ini benar dan aku salah…setiap orang bisa lebih mengerti dari Umar.”

Ciri pemimpin yang memandang kekuasaan sebagai amanah adalah bersikap rendah hati dan terbuka.Dia paham betul bahwa janji atau sumpah jabatan yang dinyatakannya adalah beban paling berat yang harus ditunaikan kepada rakyat.Karena janji pemimpin bukan janji biasa, sehingga jika tidak ditepati maka akibatnya pun luar biasa. Rasulullah saw bersabda, “Tiga model manusia yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan [dosanya], tidak akan dipandang oleh-Nya, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih; orang lanjut usia yang berzina, penguasa yang berdusta, dan orang miskin yang sombong.” (HR Muslim dan Nasa’i).[Asep Sobari,Janji Pemimpin,Cybersabili, Kamis, 12 November 2009 08:56].

 

Ironinya penguasa di negeri ini mayoritas beragama islam bahkan menjadikan islam sebagai sarana untuk meraih jabatan tapi ketika jabatan dan kekuasaan sudah diraihnya dengan melenggang seenaknya meninggalkan dan menanggalkan islam selama berkuasa, nampaknya islam hanya sebagai alat atau kendaraan saja, setelah sampai ditujuan kendaraan tadi diparkir entah dimana.

Kita adalah satu dari ratusan juta orang yang hari ini memeluk agama Islam.Selama ini kita juga cukup bangga disebut sebagai negara Islam terbesar di dunia.  

Sayangnya, banyak dari kita sekadar berhenti sampai di situ.Kita bangga pada jumlah.Kita bangga disebut sebagai negara Muslim terbesar dunia.Kita bangga menjadi seorang Muslim, sementara tingkah lakunya jauh dari ajaran Islam.

Kita masih saja mengaku diri Islam, meski terus-menerus meninggalkan shalat, puasa, zakat.Masih pula mengusungkan dada, meski terus-terusan berbuat maksiat, berjudi, minuman keras.Masih saja berkata bohong dan dusta keji meski telah berkali-kali menunaikan ibadah haji.   

Potret pejabat negeri ini juga tak kurang buramnya.Sepuluh tahun terakhir, maksiat menggepung negeri ini.Koran dan majalah yang mengumbar kebejatan bebas berkeliaran menghampiri anak-anak negeri.Perjudian kian marak di berbagai pelosok negeri. Semuanya menghampar di depan mata tanpa sedikit pun dapat dihentikan. Bahkan kecenderungan kian menggila dari tahun ke tahun. 

Tak hanya soal korupsi, negeri ini juga tercatat sebagai negeri pengakses situs porno nomor tujuh tertinggi di dunia.Anehnya, bukannya prihatin, presiden dan sebagian elit negeri ini, justru cuek bebek.Bahkan mereka malah ribut pada soal-soal yang tidak terlalu urgen.

Lebih-lebih soal korupsi, petinggi negeri ini seakan tutp mata.Aparat negara yang jelas-jelas menilep triliunan uang negara, dilindungi.Bahkan, para koruptor dibiarkan bebas keluar masuk penjara berlibur dengan sanak keluarga.

Sementara, mereka yang berusaha membongkar kebusukan tersebut, justru dibungkam masuk tahanan.   Negeri ini kelihatan begitu payah.Negeri ini begitu sulit keluar dari himpitan kesulitan yang melilitnya.Itu karena mereka yang bermukim di negeri ini dari presiden, wakilnya, elit negeri dan masyarakat menjauhi ajaran Islam. 

Islam tak lebih sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi dan dunia semata. Mereka tak pernah mau berhukum total pada ajaran Islam. Islam dipakai jika ada maunya, namun disingkirkan jauh-jauh ketika kepentingan telah terpenuhi.

Karena itu, tidak heran jika negeri ini kian hari kian tak menentu.Di era globalisasi ini, Indonesia kian tak mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. Jangankan mampu bersaing dengan mereka, mengatur urusan warganya saja sama sekali tidak berdaya.

Negeri ini benar-benar tidak lagi memiliki izzah (kemuliaan). Sehingga negara lain seenak perutnya menginjak-injak wibawa pemerintah tanpa ada kuasa. Parahnya, presiden sama sekali tak berkutik melawan saat puluhan, bahkan ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi korban kebiadaban majikannya di luar negeri.

Di mana perlindungan pemerintah kepada mereka? Apakah TKI di luar negeri itu “sampah” yang sama sekali tidak berarti bagi di mata presiden. Karena itu, mereka tak layak dibela.Apa presiden lupa kacang pada kulitnya? 

Lupakah pemerintah bahwa merekalah yang mendatangkan devisa ke negeri hingga pembangunan berjalan di banyak sektor. Sumbangsih mereka tidaklah kecil untuk negeri ini.Sebaliknya di mana dukungan pemerintah untuk mereka? 

Ujian yang sedang dihadapi negeri ini sangat berat dan membutuhkan jalan ke luar agar lolos darinya. Maka tidak ada kata lain selain belajar dari peristiwa hijrah yang pernah dilakukan Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya. 

Jika ingin terbebas dari kubangan lumpur keterpurukan, para pemimpin dan masyarakat negeri ini berani berubah.Singkirkan segala kemaksiatan, kesenangan dunia. Raihlah ketaatan pribadi, kelompok, keluarga, hingga negara.[Islam, Jangan Dijadikan Kendaraan, Cyber Sabili, Rabu, 15 Desember 2010 15:45 Dwi Hardianto].

            Untuk meraih jabatan dan kekuasaan itu lebih mudah daripada menjaga kemuliaan kekuasaan, tidak sedikit orang yang tadinya baik, shaleh lagi jujur, setelah berkuasa dia  kasar, keras lagi zhalim dan akhirnya kelak dikala kekuasan sudah berakhir banyak penguasa yang tersungkur dan tersingkir dari kekuasaannya, lebih hina hidupnya dari orang-orang yang hina, untuk itulah sebelum meraih kekuasaan agar kuatkan mental terlebih dahulu sehingga dikala tidak jadi penguasa lagi orang tetap menghargainya, jadilah penguasa yang dihargai bukan karena kekuasaannya tapi karena kepribadian, wallahu a’lam.[Bolai Indah Batam, 10 Rajab 1432.H/ 12 Juni 2011.M].